Transparansi Anggaran Desa, Siapa takut..

Dengan transparansi anggaran diharapkan masyarakat selain ikut berpartisipasi membangun desa juga turut serta mengawasi prosesnya dengan harapan desa menjadi desa yang mandiri

KIM Nambi - Di era saat ini keterbukaan informasi publik sudah dijamin oleh undang-undang, khususnya ditingkat desa. Sejak munculnya Undang2 nomer 6 tahun 2014 desa membawa semangat baru dalam membangun desa. sebagai mana asas subsidiaritas (kewenangan mengatur desa) dan asas rekognisi (hak asal usul) sebagai semangat desa.

Dengan transparansi anggaran diharapkan masyarakat selain ikut berpartisipasi membangun desa juga turut serta mengawasi prosesnya dengan harapan desa menjadi desa yang mandiri. Perlu diketahui bahwa membangun desa terdiri dari 4 sektor bidang dalam belanja desa, yaitu:

1. Bidang Pemerintahan desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Bidang Pembinaan desa.
4. Bidang pemberdayaan Desa

Dengan adanya dana desa percepatan pembangunan diharapkan lebih cepat terwujud yang mana bidang prioritas dara Dana Desa adalah bidang Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan desa.

Untuk mempercepat implementasi UU desa ini selain dari pemerintah desa sendiri saat ini telah di terjunkan Para Pendamping Deaa di tiap - tiap desa untuk memdampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Sejak berita ini dibuat sudah tiga desa yang telah memampangkan transparansi anggaran desa didepan balai desa agar diketahui oleh warga desanya, yaitu: Desa kalipenggung dengan kades H. Hajer, Desa Ranulogong dengan kades Hasan Basri, Sh dan desa Randuagung dengn Kades Achmad Hoeri.

Baliho berisi angka-angka ini, selain dapat mengontrol transparansi anggaran, juga dinilai dapat mempengaruhi semangat dan kepercayaan warga desa, sehingga warga akan lebih aktif untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa

Ayo kita kawal anggaran desa agar tepat sasaran dan sesuai penggunaannya.